Diterbitkan: 5 October 2017
Penulis: Admin Ekonomi

Seminar Bedah Rancangan APBD Kota Pontianak Tahun Anggaran 2018

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Pontianak bekerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak dan Bank Indonesia (BI) hari ini, Selasa (2/10) menggelar seminar bedah rancangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2018. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Keriang Bandong Gedung Bank Indonesia Pontianak

Ketua Umum ISEI Cabang Pontianak Bapak Eddy Suratman mengungkapkan, bedah R-APBD merupakan kegiatan rutin yang diadakan Pemkot Pontianak tiap tahunnya. Acara hari ini dikatakan agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya diadakan di Kampus Universitas Tanjungpura (Untan) kali ini di Kantor BI Perwakilan Kalbar. 

Pembicaranya rencananya ada Wali Kota Pontianak Sutarmidji dengan deputi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Apa yang dipaparkan oleh para pembicara ini, nantinya akan dibahas lebih dalam oleh tiga panelis. Di antaranya dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ada Kasubdit Perencanaan Anggaran Daerah Wilayah II Sumule Tumbo, Pengurus ISEI Cabang Pontianak M Rustam dan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan. "Untuk diskusinya akan dipandu oleh Kepala BI Kalbar Dwi Suslamanto sebagai moderator.

Untuk itu Bapak Eddy Suratman mengundang semua pihak, karena acaranya terbuka. Adapun pihak-pihak yang diundang sebagai peserta di antaranya para pemangku kepentingan di Kota Pontianak. Seperti kalangan birokrat, akademisi dari berbagai kampus, mahasiswa dari BEM, mahasiswa pasca sarjana dan LSM atau organisasi yang ada di Kota Pontianak.

Karena tahun depan mau pemilihan wali kota, kami juga mengundang (balon wali kota) orang-orang yang sudah memasang fotonya di pinggir-pinggir jalan. Kami sengaja mengundang supaya mereka mengerti tentang kondisi keuangan di Kota Pontianak.

Bedah R-APBD ini merupakan wujud transparansi Pemkot Pontianak. Dengan harapan masyarakat memanfaatkannya dengan baik, agar penggunaan anggaran bisa sepenuhnya demi kemaslahatan masyarakat banyak. Masyarakat juga bisa memberikan masukan-masukan dan kritik agar APBD ke depan tepat sasaran.