Menjaga Kredibilitas APBN Refleksi APBN 2016 dan Kebijakan Fiskal 2017

Menghadapi tahun 2017 yang masih dihadapkan oleh potensi risiko global, pemerintah meresponnya melalui penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien dan efektif, serta berkesinambungan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN 2017 tersebut dibingkai oleh asumsi kerangka makro yang yang telah disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah. Berikut Asumsi Dasar Ekonomi Makro pada APBN 2017 dan Target Pembangunan pada APBN 2017.

Memaknai pelaksanaan APBN 2017 ditengah ketidak pastian keberlanjutan fiskal masih terjaga ( defisit, rasio utang ) dan masih aman serta lebih rendah dibanding beberapa negara,Penyesuaian target – target dalam APBN lebih realistis, baik asumsi makro, penerimaan perpajakan maupun afisiensi belanja ( smart cutting ) membuat APBN lebih realistis dan kredibel.Capaian tax amnesty memberikan optimisme bagi pendapatan negara sekaligus iklim investasi. Walaupun terjadi pemotongan namun BELANJA PRIORITAS TETAP DIJAGA Sehingga daya dorong APBN masih cukup optimal. Pengendalian defisit merupakan kunci untuk menjaga kredibilitas APBN. Konsep berbagi beban ( sharing the burden ) dalam menghadapi ketidakpastian membangun kesadaran pengelolaan fiskal yang lebih utuh, walaupun penundaan DAU telah dibayarkan.

Pemerintah daerah perlu menyediakan atau melengkapi infrastruktur pendukung terhadap pembangunan infrastruktur yang sudah dan sedang dilakukan pemerintah pusat di kalbar seperti pembangunan pelabuhan samudra di mempawah, jembatan landak, pembangkit listrik di jungkat, jalan paralel perbatasan, jalan trans kalimantan, modernisasi PLB Entikong, aruk, badau, jasa, jagoi babang, Pembangunan Bandara Supadio, Penetapan kawasan industri landak dan ketapang dan lain – lain.